Basis Akuntansi Pemerintah

Wednesday, 25 May 2011 02:11

Seperti kita ketahui bersama, saat ini basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah kita adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Hal ini secara jelas diatur dalam PP 24 Tahun 2005 Tentang SAP. Dengan basis cash toward accrual ini, sudut pandang yang digunakan tetap kas tetapi akan menghasilkan neraca yang lengkap -meliputi seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas- dengan menggunakan jurnal kolorari.

Sementara itu, Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemakaian akuntansi dengan basis akrual penuh. Pada pasal 36 dalam UU tersebut, ditetapkan bahwa masa transisi dari penggunaan kas menuju akrual ke akrual penuh adalah lima tahun sejak ditetapkan, atau dengan kata lain, tahun anggaran 2008 pemerintah sudah harus menggunakan basis akrual penuh. Kenyataannya, sampai tahun 2010 berakhir, pemerintah belum juga melaksanakan amanat ini.

Akuntansi berbasis akrual memang dianggap ideal karena memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan suatu organisasi jika dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Namun, untuk menerapkannya, kajian dan strategi komprehensif sangat perlu dilakukan karena akan memengaruhi banyak hal di samping perubahan teknik akuntansi yang pasti terjadi.

Lalu, bagaimana sikap pemerintah mengenai ini? Pemerintah dan DPR telah membuat kesepakatan dengan pertimbangan kondisi faktual di lapangan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual dilaksanakan secara bertahap terhitung sejak 2009 sebelum dilaksanakan secara penuh baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tahun 2015.

Tahapan transisi ini dimulai dengan dicantumkannya pernyataan dalam UU 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun Anggaran 2009, yaitu bahwa pemerintah harus menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis akrual selain berbasis kas pada tahun anggaran 2009. Selain itu, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) juga telah membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) SAP berbasis akrual yang telah melalui due process antara lain Public Hearing dan Limited Hearing.

Pelaksanaan Basis Akrual di Dunia

Pada mulanya, untuk melaksanakan aktivitas sektor publik, berbagai negara masih menggunakan basis kas. Kemudian, di awal tahun 1990-an, mulai muncul laporan keuangan dan anggaran yang menggunakan basis akrual pertama di dunia, yaitu di New Zealand. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan besar dalam penggunaan basis akuntansi, yaitu dari basis kas menuju (menjadi) basis akrual di negara-negara anggota OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).

Namun demikian, tingkat penerapan basis akrual di negara-negara tersebut berbeda-beda. Hongaria menggunakan basis kas penuh. Austria memperkenalkan basis akuntansi akrual sebagian. Pemerintah Austria mengakui aktiva tanpa penyusutan, sementara pendapatan dan pengeluaran diakui secara akrual. Dua negara di Eropa Timur; Ceko dan Lithuania, menggunakan akuntansi akrual untuk aktiva tetap dan investasi, tetapi tidak untuk pendapatan pajak mereka.

Negara-negara lain mengalami perjalanan cukup panjang terkait penggunaan basis akuntansi mereka. Inggris, misalnya. Negara ini menggunakan basis akrual sejak awal abad ke-19, lalu mereka beralih ke basis kas pada tahun 1866, kemudian kembali ke basis akrual tahun 1990-an. Basis akrual di tahun 1990-an ini diterapkan pada tingkat pusat dan sub-tingkat pusat melalui British National Health Service.

Di Amerika Serikat, basis akrual berlaku di tingkat pusat sejak tahun 1997. Di tingkat lokal sendiri, proses perubahan basis dari kas menjadi akrual masih berjalan. Negara Jerman menerapkan basis akrual pada level pemerintah lokal setelah tahun 2000, kemudian diikuti beberapa negara bagian federal (Berlin, Bremen, Hamburg) di tahun 2005. Hingga kini belum ada pertimbangan untuk mengubah basis akuntansi di pemerintah tingkat pusat. Sementara itu, sejak tahun 2000, Italia menggunakan basis akrual penuh untuk tingkat lokal dan tidak ada konsideran untuk di tingkat pusat.

Akuntansi akrual yang diterapkan oleh masing-masing negara dapat mempunyai format yang berbeda-beda karena ada yang menerapkannya berdasarkan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), maupun Comparative International Accounting Research (CIGAR).

Sejauh ini, negara-negara yang telah menggunakan akuntansi serta penganggaran dengan basis akrual penuh adalah Australia, Selandia Baru, Belanda, Swedia, serta Swiss. Negara-negara yang telah mengadopsi akuntansi akrual penuh tetapi memilih untuk melakukan penganggaran berbasis kas adalah Kanada (sementara ini, pemerintah federal mengadopsi anggaran kas sedangkan beberapa provinsi Kanada telah mengadopsi penganggaran akrual), Jepang, Amerika Serikat, Italia, Inggris, dan Portugal (akrual menyediakan informasi tambahan bersama dengan anggaran).

Sedangkan negara-negara yang masih dalam proses untuk pindah ke akuntansi akrual adalah Perancis, Kepulauan Fiji, Indonesia, Republik Rakyat Cina, Filipina, Republik Korea, Sri Lanka, serta Mongolia. Penerapan basis akuntansi di negara-negara di dunia memang bervariasi, tetapi yang terpenting adalah esensi akuntansi sendiri, yaitu untuk memberikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan.